India Bukan Tolok Ukur Indonesia Melakukan Karantina Kesehatan Melawan Corona

thumbnail

Oleh : Raihan Akbar H*

Mengutip pernyataan dari Kepala BNPB Doni Monardo, bahwa dapat dipastikan pemerintah dalam hal ini negara tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara dalam menerapkan kebijakan  lockdown  untuk menanggulangi wabah covid-19, yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru. Seperti salah satu contohnya adalah negara India.

Menelisik lebih dalam mengenai kebijakan lockdown di India, terkait hal tersebut Perdana Menteri India Narendra Modi dalam menerapkan kebijakan lockdown total di India sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona di kalangan masyarakat, Modi beralasan bahwa penduduk di India merupakan penduduk terpadat di dunia dengan populasi sebesar 1,3 miliar, mereka khawatir jika tidak ada tindakan represif maka jumlah infeksi virus Covid-19 akan semakin meningkat. Pada pekan lalu, Negeri Bollywood secara resmi melaporkan sekitar 900 kasus positif Covid-19 dan 20 diantaranya telah meninggal dunia. Namun, kebijakan lockdown ini bukan malah membawa manfaat bagi masyarakat Bollywood, justru kebijakan ini malah menambah masalah di kalangan masyarakat.

Setelah kebijakan lockdown diumumkan, orang-orang di Delhi dan ibukota keuangan, Mumbai, dengan cepat memadati toko-toko dan apotek di tengah kekhawatiran akan kekurangan persediaan. Akibatnya, ada laporan antrean panjang dan pembelian barang secara panik karena orang berjuang untuk mendapatkan persediaan. Lebih lanjut lagi, orang-orang dilarang meninggalkan rumah mereka di bawah tindakan “penguncian total”. Semua bisnis yang tidak penting telah ditutup dan hampir semua pertemuan publik dilarang serta moda transportasi di India diberhentikan total kecuali bus dan kereta yang berangkat dari kota-kota besar di India menuju ke pedesaan. Keadaan ini lah, menyebabkan kepadatan traffic yang luar biasa ditambah jumlah armada bus dan kereta yang tidak mencukupi menambah permasalahan semakin klimaks. Benang merah dari segala permasalahan ini adalah tindakan yang gegabah oleh pemerintah India. Mereka terlalu premature dalam menentukan kebijakan lockdown yang tanpa memberikan solusi bagi masyarakatnya.

Hal ini, bertolak belakang dengan Indonesia. Jika di India, lockdown dimaknai sebagai situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga berarti negara menutup perbatasannya, agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya dan segala aktivitas baik sector produksi atau yang lainnya harus diberhentikan. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan UU No. 6/2018 mengenai karantina kesehatan, yang berdasarkan UU itu disebut karantina kesehatan, adalah membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama dan akses pendistribusian kebutuhan pokok tidak ada penutupan bila nantinya karantina kesehatan itu diterapkan daerah. Selain itu, toko dan supermarket yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok tidak ada penututupan serta tidak ada larangan mengunjungi toko-toko tersebut dengan catatan kunjungan tersebut dalam pengawasan yang ketat dari pemerintah. Lebih lanjut lagi terkait pelaksanaan karantina wilayah yang diatur dalam Bab I mengenai ketentuan umum Pasal 1 Ayat (8),(9),(10) dan (11). Pelaksaan karantina dibagi menjadi 4 yaitu, karantina rumah; karantina rumah sakit; karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar.

Menelisik terkait Karantina Wilayah. Dimana prosedur untuk melaksanakan karantina wilayah ini jika dibandingkan dengan lockdown yang dilakukan oleh India, jelas berbeda. Maksud dari karantina wilayah disini ialah  pembatasan penduduk dalam suatu wilayah tertentu termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Selanjutnya, yang menjadi problem adalah kekhawatiran bagaimana nantinya tanggung jawab dari pemerintah mengenai kehidupan masyarakat yang wilayahnya mengalami karantina. Persoalan ini ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 6/2018, bahwasannya, Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Kemudian, dalam ayat (2) ditegaskan kembali, bahwa Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. Dengan adanya sinergi antara Pusat dan Daerah bukan tidak mungkin karantina ini akan berjalan dengan mulus.

Dalam konteks sekarang, untuk melawan corona virus kita tahu bahwa DKI Jakarta sebagai epicentrum persebaran suspect corona, dan banyak kasus yang terjadi di daerah lain disebabkan oleh pasien suspect corona, yang diketahui terinfeksi virus selepas berpergian dari daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Hal ini, diperkuat dengan data Kemenkes per Selasa (31/3/20), terkait kasus Covid-19 yang ada di DKI Jakarta, bahwa  terdapat 739 kasus Covid-19 dimana 74 diantaranya meninggal dunia dan menempati peringkat pertama di Indonesia dengan jumlah kasus terbanyak. Sudah saatnya Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI melakukan tindakan represif demi menekan kasus Covid-19 ini dengan karantina wilayah. Terkait perihal masalah kebutuhan pokok, jika kita menghintung secara matematik mengenai jumlah penduduk dan anggaran yang perlu disiapkan Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI demi memenuhi kebutuhan haruslah sesuai dan mencukupi. Berdasarkan data BPS 2019 terdapat 10,5 juta jiwa penduduk DKI Jakarta. Kemudian, jika ditaksir per bulan mereka membutuhkan Rp 3 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka berdasarkan hitungan matematik total dana yang harus disiapkan adalah Rp 31,5 Triliun.

Menurut direktur eksekutif IBC Roy Salam menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta harus segera membuat kebijakan dalam rangka, yang nantinya merealisasikan kebijakan karantina wilayah dengan menambah kucuran dana anggaran sekitar Rp 7 Triliun – Rp 14 Triliun atau setara 8-16 persen terhadap keseluruhan APBD DKI Jakarta sebesar Rp 87,96 triliun. Selain kebijakan dari Pemprov, Pemerintah Pusat pun harus ambil bagian jika nantinya merealisasikam kebijakan karantina wilayah. Meskipun agak terlambat, dengan dikeluarkannya PP No. 21/2020 perihal PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. yang nantinya diterapkan pada daerah-daerah selain daerah epicentrum corona seperti DKI Jakarta demi mencegah meluasnya virus corona, serta dengan adanya PP ini sebagai bentuk legalitas untuk menjalankan UU No. 6/2018 mengenai karantina kesehatan.

Kemudian, pemerintah pun mengeluarkan Perpu No. 1/2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dimana pemerintah menambah APBN 2020 senilai Rp 405,1 Triliun, memprioritaskan anggaran di bidang kesehatan sebesar Rp 75 Triliun, dan Prioritas anggaran untuk perlindungan sosial. Jika, dirasa masih belum mencukupi dana yang dikeluarkan, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan pemotongan 50% gaji dan tunjangan pejabat negara, anggota DPR dan direksi-komisasris BUMN yang ditaksir tiap tahun menyedot Rp 5,3 Triliun dari APBN. Dengan adanya langkah-langkah yang komperhensif, bukan tidak mungkin kebijakan karantina wilayah pada daerah yang menjadi epicentrum pandemi corona dan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar pada daerah-daerah lain, dapat menekan kasus suspect corona yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya.

*Kader PK IMM FSH UIN SUKA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top