Kedaulatan Rakyat dalam Kepungan Oligarki

thumbnail

Politik Indonesia yang didominasi oleh para oligarki mengakibatkan terjadinya proses pemiskinan secara terstruktur, sistemasis dan masif. Produk-produk legislasi seperti dalam beberapa bagian UU KPK, Pertanahan, Pertanian dan ITE memberi sinyal keberlangsungan oligarki politik dan bisnis.

Demikian pengantar Busyro Muqaddas dalam Diskusi Publik bertajuk Daulat Rakyat di Tengah Oligarki Kuasa yang diselenggarakan oleh MPM PP Muhammadiyah bekerja sama dengan Social Movement Institute, di Aula Kantor PP Muhammadiyah Jl. Cikditiro, Yogyakarta, Jum’at (8/11).

Menurut Busyro, kedaulatan rakyat saat ini telah dikepung oleh koruptor yang menyebar di berbagai sektor pemerintahan. “Kedaulatan rakyat di tengah oligarki kuasa itu sekarang berada pada posisi yang terang benderang bermasalahnya, prospeknya,” tegas Busyro selaku Ketua PP Muhammadiyah.

Dalam kesempatan itu, Direktur SMI, Eko Prasetyo mengemukakan bahwa saat segelintir warga dan pejabat mengabaikan kepentingan bersama demi mengunggulkan kepentingan individu, saat itulah awal mula oligarki. Hal itu kemudian disusul oleh munculnya kekuatan-kekuatan modal. Efeknya, konstitusi yang berfungsi menjamin kepentingan publik berubah menjadi alat manipulasi.

Eko menjelaskan bahwa oligarki sebenarnya bukanlah persoalan teknis dan instrumental, tetapi persoalan moral. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah mengenai kualitas perbuatan dan potensinya untuk menjadi sebuah kebudayaan. Ia menegaskan, proses oligarki jika dibiarkan akan menjadi budaya dan cara pandang, bahwa uang adalah segalanya.

Setali tiga uang, Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Bactiar Dwi Kurniawan memaparkan kultur demokrasi Indonesia masih menonjolkan popularitas yang memakan biaya mahal dan mudah dimanipulasi. Masyarakat Indonesia masih terbuai dengan politik citra yang menghabiskan biaya mahal.

“Komponen politik kita yang meniscayakan adanya ongkos politik yang besar itulah yang menyebabkan demokrasi kita dijual,” jelas Bachtiar.

Bachtiar kemudian menegaskan dua cara yang perlu ditempuh sebagai jalan keluar, yaitu memberikan edukasi politik dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Harapannya, dengan kapasitas dan kemandirian yang dimiliki masyarakat, akan menciptakan kontrol politik.

Dari sudut pandang sejarah, JJ Rizal menceritakan peristiwa ketika Pangeran Diponegoro menampar Patih Danurejo akibat tindakannya mengobral tanah rakyat kepada para investor. Menurut Rizal, Pangeran Diponegoro telah mengajarkan konsep daulat rakyat, yakni sebuah negara yang mempunyai pandangan “semua untuk semua, bukan satu untuk semua, atau semua untuk satu”.

Rizal kemudian menceritakan, pada kongres ke-20, Muhammadiyah menggunakan gambar pangeran Diponegoro yang menunjuk arah kongres sebagai icon, sebagai bukti bahwa Muhammadiyah berjuang untuk kedaulatan rakyat. Ia juga memaparkan kiprah dan keberpihakan Muhammadiyah pada kesengsaraan umat. “Dan hari ini, umatnya benar-benar sengsara,” pungkas Rizal. [KM]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top