Negara Pancasila, Muhammadiyah dan Darul ‘Ahdi Wa Syahadah*

thumbnail

Oleh: Izzatul Himmah (Kader FISHUM)

Indonesia sebagai negara yang memiliki asas, dasar, dan ideologi yaitu Pancasila. Pancasila merupakan 5 sendi utama dasar negara yang menjadi tolok ukur berjalannya negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yaitu, panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. 5 dasar negara yang menjadi penyusun Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dirumuskan dengan sebaik-baiknya oleh petinggi negara pada saat itu yang tidak mungkin mengambil jalan mudah dalam merumuskannya. Perjalanan Pancasila dalam berlayar di Indonesia mengalami banyak sejarah. Peristiwa Jakarta Charter atau biasa di sebut Piagam Jakarta merupakan sejarah besar dalam perubahan sila pertama dalam Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, dan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan pembaharuan (tajdid) yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan dengan nama kecil Muhammad Darwis. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 M bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 H yang memiliki arti pengikut nabi Muhammad yang berpedoman kepada Al-Qur’an dan Assunah.

Muhammadiyah memiliki tujuan untuk menegakkan dan menjujung tinggi agama islam sehingga terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Sumbangsih Muhammadiyah untuk negara sangatlah besar, banyak gerakan muhammadiyah yang bersifat sosial sangat membantu berjalannya sistem negara ini. Bisa dikatakan bahwa muhammadiyah merupakan gerakan masyarakat sosial dan dakwah yang sangat banyak menyumbang untuk negara. Muhammadiyah bukanlah gerakan politik, namun sekilas dapat dilihat sebagai gerakan politik. Pada hakikatnya dalam ideologi Muhammadiyah yang tertera dalam kepribadian, matan dan cita-cita hidup muhammadiyah (MKCHM) tidak memungkiri bahwasanya Muhammadiyah terjun dalam politik yang ada di negara ini. Namun, dalam kepribadian Muhammadiyah yang tertera dalam ideologi muhammadiyah menyatakan bahwasanya Muhammadiyah bukan gerakan politik.

Sebuah negara berdiri maka akan mengecam dunia politik, tidak akan berdiri sebuah negara apabila didalamnya tidak terjadi suatu kontak politik. Prespektif masyarakat tidak mempermasalahkan besar kecilnya sebuah kontak politik itu terjadi pada suatu negara. Begitu juga dengan Muhamadiyah yang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, semakin kesini semakin pelik permasalahan politik yang ada. Muhammadiyah berdiri di tanah Indonesia yang memiliki ideologi yang kuat yaitu Pancasila. Maka Muhammadiyah tidak akan melangkahi hukum dasar negara dalam perjalanannya. Muhammadiyah tetap akan memberikan sumbangsih yang besar kepada negara dengan tujuan kemaslahatan umat.

Aktualisasi muhammadiyah kepada negara dapat dilihat dalam diri Muhammadiyah, contohnya; Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah (Sifat Muhammadiyah: e dalam Kepribadian Muhammadiyah), Membantu Pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil serta makmur yang diridhai Allah Swt. (Sifat Muhammadiyah: i dalam Kepribadian Muhammadiyah), Mengindahkan hukum, UU, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah, namun jika aturan itu ada yang dianggap menyalahi prinsip Islam atau merugikan kepentingan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah merasa berkewajiban untuk membetulkan, sebagai dakwah Islam dan amar ma’ruf nahi munkar. (Muqaddimah Anggaran Dasar) Muhammadiyah tidak berpolitik praktis (Muqaddimah Anggaran Dasar), Muhammadiyah harus mampu membuktikan secara teoretis konsepsional, operasional, dan konkret riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam NKRI yang berpancasila dan UUD 1945 menjadi masyarakat adil, makmur, sejahtera, bahagia, dan diridhai Allah Swt. (Khittah Ponorogo tahun 1969).

Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah merupakan konsep hasil rumusan yang disahkan dalam Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar, 3-7 Agustus 2015. Muhammadiyah mengambil konsep ini dikarenakan adanya perdebatan dan persoalan Pancasila sebagai dasar negara. Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi wa Syahadah. Darul ‘Ahdi adalah tempat hasil konsensus nasional (musyawarah-mufakat), sedangkan Darul Syahadah adalah tempat pembuktian atau kesaksian untuk membangun negri yang dicita-citakan bersama (amal shaleh). Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah dimaksudkan bahwa negara dengan dasar negara yaitu Pancasila yang dalam hal ini juga dimaknai sebagai ideologi merupakan suatu konsensus nasional yang menuntut komitmen untuk terus dijaga sekaligus sebagai sebuah pembuktian atas nilai tersebut. Jika ditinjau dari aspek historis, dengan menjadikan Darul ‘Ahdi Wa Syahadah hanya sebagai kesaksian karena hanya dipahami sebagai konsensus atas dasar negara Republik Indonesia dan bisa saja mencapai puncak stagnasi gerakan, maka Muhammadiyah mengawal jejak pemerintah dalam melakukan aktualisasi butiran pancasila dan demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Muhammadiyah dalam merumuskan konsep Darul ‘Ahdi Wa Syahadah tentu melakukan kajian hingga akhirnya yakin bahwa Pancasila memang tidak bertentangan dengan Islam. Muhammadiyah memandang bahwa Pancasila dalam setiap silanya mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dilihat dari sejarah Piagam Jakarta atau Jakarta charter, sila pertama menunjukkan bahwa Indonesia menginginkan negara berlandaskan pada sifat religiusitas. Makna dari sila pertama Pancasila ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Kafirun ayat enam yang artinya, “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” Toleransi tersebut dilakukan demi menjaga kedamaian antar golongan. Kedamaian akan selalu berdampak positif daripada mengedepankan egoisme. Sila kedua, ketiga, dan kelima, nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan menjadi fokus utama negara, setiap warga juga dituntut untuk memiliki nilai ini demi membangun masyarakat yang harmonis.

Islam sebagai agama paling sempurna mengatur tentang hablumminallah dan hablumminannas. Dengan adanya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila Persatuan Indonesia, dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka masyarakat Islam dan agama Islam sendiri dapat terjamin keberadaannya dalam menjalani kehidupan yang damai dan tenteram sehingga dapat menjalankan ibadah untuk bekal pulang dengan tanpa hambatan. Sila keempat tentang permusyawaratan perwakilan pun sangat sejalan dengan nilai Islam yang selalu menganjurkan untuk bertabayyun, bertukar pikiran, berdiskusi mengenai suatu perkara dan diambil keputusan yang paling tepat.

Darul ‘Ahdi wa Syahadah sebagai pedoman Muhammadiyah dalam bernegara dan berpancasila dengan bersendi pada keislaman harus terus diwujudkan, direalisasikan, dan dibumikan dengan masif melalui tubuh organisasi Muhammadiyah sendiri karena dewasa ini, tantangan tentang nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila seperti intoleransi, radikalisme, sentimen-sentimen berbau identitas sangat gencar. Muhammadiyah dengan seluruh organisasi otonom muhammadiyah yang ada dari tingkat pelajar hingga dewasa akan terus berkontribusi dalam menjaga konsensus nasional ini sebagai darul ‘ahdi dan berusaha mengamalkan konsesus tersebut dengan langkah nyata sebagai wujud darul syahadah.

Muhammadiyah dengan pandangan Islam yang berkemajuan menginginkan Islam benar-benar terasa sebagai rahmat bagi semesta alam yang itu berarti bahwa Islam dapat dirasakan juga nikmatnya bagi seluruh umat tanpa memandang identitas apapun. Hal ini telah dibuktikan melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya, Darul Ahdi wa Syahadah sebagai konsep yang diakui oleh Muhammadiyah dalam berpancasila harus terus menjadi arah gerak bagi setiap pergerakan organisasi yang dapat dirasakan kebermanfaatannya bagi Indonesia secara luas. Membumikan konsep tersebut melalui nilai-nilai turunannya berupa toleransi, inklusivitas, dan demokratis dengan tetap memberikan pemahaman dalam koridor Islam yang berkemajuan.

Darul ‘Ahdi Wa Syahadah membentuk skema konsep segitiga yang merunjuk pada kesepakatan yang kemudian sesuatu tersebut menjadi peran dengan tujuan mewujudkan cita-cita negara dan bangsa Indonesia. Skema tersebut menggambarkan bahwa ada kesepakatan dalam menjalankan konsep Darul ahdi wa syahadah meliputi hukum-hukum dan segala peraturan yang ada di dalam negara Indonesia. contohnya, Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan ini banyak terjadi pada saat revolusi kemerdekaan. Kesepakatan tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada peran yang bermain. Peran dalam menjalankan kesepakatan itu dapat direalisasikan dan dimaksudkan untuk mendirikan NKRI dengan konsep integrasi nasional.

NKRI berdiri karena adanya kesepakatan bersama yang diperjuangkan oleh para pahlawan nasional dan penggerak organisasi masyarakat seperti, PPKI, Panitia 9, BPUPKI dan lain sebagainya. Pembebasan pemikiran dan memerdekakan keterbelengguan hak-hak dan kewajiban masyarakat bangsa juga termasuk peran yang penting dalam menjalankan kesepakatan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan peran yang massif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia dalam memajukan bangsa dari segi sosial ekonomi pendidikan, dan kesehatan. Peran ini jelas dilakukan manusia yang diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi Khalifah fill Ardh. Kesepakatan dan peran ini merupakan cita-cita untuk mewujudkan negara yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur, Baladan Amina, dan Darussaalam dengan memperkuat konsensus nasional. Cita-cita yang dimaksud adalah mewujudkan masyarakat islam yang sebenar-benarnya yang religius, adil, maju, sejahtera, aman, damai, bahagia, bersih, dan berwawasan lingkungan hidup. Apabila kesepakatan, peran dan cita-cita berinteraksi dengan baik, maka Darul ‘Ahdi Wa Syahadah berjalan dengan baik.

*Juara 2 Essai Milad 56 PC IMM Sleman

Referensi

Aning, F. (2017). Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI. Media Pressindo.

Biyanto. (2017, 05 19). Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi Wasy Syahadah. Retrieved from JawaPos.com: https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/19/05/2017/pancasila-sebagai-darul-ahdi-wasy-syahadah/?amp

PP Muhammadiyah. (2015). Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Yogyakarta: Gramasurya.

Qoumas, Y. C. (2019, 06 03). Menjaga Rumah Pancasila dari Ancaman Idelogi Islam Transnasional. Retrieved from tirto.id: https://tirto.id/menjaga-rumah-pancasila-dari-ancaman-ideologi-islam-transnasional-d9qY

Wahyu Suryana, T. F. (2017, 07 12). Muhammadiyah Sangat diterima di Papua. Retrieved from Republika.co.id: https://m.republika.co.id/amp/osz2uj377

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top