Omnibuslaw, Bagaimana Sikap Ormas?*

thumbnail

oleh: Bidang Hikmah PC IMM Sleman

Isu omnibuslaw menjadi ramai kembali beberapa waktu terakhir. Pertama, karena materi muatannya yang simpang siur dan dianggap merugikan masyarakat. Kedua, pembahasan RUU Omnibus yang telah mencapai tingkat paripurna meskipun sebelumnya pemerintah menyepakati untuk tidak melanjutkan pembahasan. Ketiga, semua ini dilakukan DPR dan Presiden disaat situasi krisis akibat pandemi yang mengancam kesehatan masyarakat Indonesia secara luas. Alih-alih mengurusi kesehatan masyarakat, pemerintah justru mengurus kepentingan investor asing.

isu omnibuslaw jika dirunut dari waktu boomingnya, bisa dibilang isu ini sudah usang jika dibahas pada masa sekarang ini. Akan tetapi perlu diingat, bahwa pembahasan omnibuslaw ini bukan hanya soal paham atau tidak paham saja, tetapi lebih kepada bentuk pengawasan kita kepada wakil rakyat yang telah kita pilih dalam pemilu supaya tidak hanya mengurusi perut dan kepentingan politik pribadinya saja.

Jika difikirkan ulang, “paham” soal seluk-beluk kekurangan omnibuslaw saja tidaklah cukup, sebab DPR dan Presiden sekarang ini masih kekeh ingin mengesahkan RUU yang cacat. Kalau kita hanya sekedar “tahu” saja dan tidak memberikan perubahan sama sekali, sama saja  pengetahuan kita soal isu omnibuslaw ini sia-sia. Rasulullah bersabda “Menolak kebatilan dengan hati adalah selemah-lemah iman”.

Oleh karena itu, pembahasan Omnibuslaw ini diantaranya dalam rangka menghasilkan pemahaman kolektif bahwa sekarang ini DPR dan Presiden sedang sidang paripurna untuk membahas RUU CIKA (sering juga dinamai CILAKA) yang merugikan. Selain itu, dari pemahaman tersebut apa sikap dan bagaimana upaya kita untuk menolak kebatilan dalam penyusunan RUU Omnibus ini.

Rabu (02/09/2020), Pimpinan Cabang Ikatan Muhammadiyah Kabupaten Sleman bersama Rumah Kita berkolaborasi untuk mengadakan diskusi dengan judul ”#Tolak Omnibuslaw, Bagaimana Respon Ormas di Indonesia?” dengan pemateri kak Muchlas Hamidy. Beliau adalah seorang praktisi hukum yang konsen pada isu politik dan ketatanegaraan sekaligus tim hukum majelis hukum dan ham Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pelaksanaan diskusi tersebut sekaligus sebagai pemantap kita sebagai kader IMM untuk memposisikan diri dalam arus gelombang politik hukum dan kebijakan pemerintah yang kian berbahaya.

Terkait dengan omnibuslaw, Muchlas selaku pemateri menuturkan ada 4 RUU yang bernuansa omnibuslaw yang disiapkan pemerintah untuk men-de-regulasi peraturan perundang-undangan yang telah ada.  

“Pemerintah saat ini menyiapkan 4 peraturan perundang-undangan omnibus yaitu RUU Cipta kerja, RUU Farmasi, RUU Perpajakan dan RUU Ibukota negara baru” Ucapnya (2/9)

Sayangnya, secara formil (syarat pembentukan) maupun materil (isi) dari omnibuslaw banyak melanggar prinsip dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. “Yang sangat disayangkan dalam penyusunan RUU omnibus ini banyak sekali menerobos asas-asas dan prinsip-prinsip dalam UU tentang penyusunan Peraturan perundang-undangan”. Dalam pembentukannya pun, pemerintah dan DPR selaku pembuat Undang-Undang seringkali tidak transparan. Bahkan sengaja ditutup-tutupi.

“Masyarakat awam harus ada waktu untuk difahamkan terkait apa itu omnibuslaw baik itu para buruh, kelompok-kelompok rentan, aktifis lingkungan butuh waktu untuk mengerti apa itu. Sementara untuk mengakses naskah akademik dan rancangan undang-undangnya butuh effort yang besar karena sengaja ditutup-tutupi. Dan itu tidak hanya sekali..”

Mahasiswa sebagai agen intelektual mestinya turut membangun kesadaran masyarakat secara luas sehingga masyarakat awam paham perkembangan omnibuslaw, terutama masyarakat awam yang nantinya terimbas undang-undang yang akan disahkan.

Masuk pada pokok persoalan diskusi yang diangkat yakni soal bagaimana sikap ormas-ormas terkait dengan omnibuslaw, mukhlas menerangkan secara runtut mengenai sikap organisasi masyarakat di Indonesia yang pada saat ini masih belum mengambil sikap, baik sikap setuju maupun penolakan. Kecuali Muhammadiyah yang terang-terangan menolak omnibuslaw.

“Sebagaimana yang disebutkan dalam media nasional, hanya muhammadiyah saja yang tegas menolak omnibuslaw, yang lain ada yang secara malu-malu menolak, ada yang menampilkan sikap moderat dengan melihat aspek positif dari omnibuslaw. Saat ini belum ada ormas yang mengeluarkan statemen resmi untuk menolak omnibuslaw. Hanya muhammadiyah saja yang saat ini tegas menolak” 

Menjawab pertanyaan dari salah seorang peserta diskusi, Mukhlas menerangkan bahwa alasan Muhammadiyah tegas menolak omnibus karena adanya isu-isu strategis yang luput dalam RUU Omnibuslaw yang juga beririsan dengan konsen persyarikatan Muhammadiyah.

“Muhammmadiyah melakukan penolakan karena banyak sekali isu-isu dalam omnibuslaw yang menjadi konsen perserikatan. Misalnya, isu lingkungan. Melalui lembaga-lembaga Muhammadiyah yang fokus mengkaji soal isu lingkungan salah satunya melalui Kader Hijau Muhammadiyah yang banyak melakukan kajian dampak ekologi penerapan omnibuslaw, pada akhirnya menghasilkan sikap penolakan oleh muhammadiyah karena omnibuslaw ini akan merugikan secara ekologis”

Persyarikatan Muhammadiyah tentu tidak menolak omnibuslaw karena alasan kasuistik saja, misalnya terkait dampak lingkungan. Akan tetapi, Muhammadiyah menolak omnibuslaw secara keseluruhan dilandasi pada kajian-kajian multidimensi terutama yang berkaitan dengan isu-isu strategis Muhammadiyah.

Sebagai kesimpulan, RUU omnibuslaw yang ada saat ini masih menimbulkan kegamangan dalam masyarakat yang salah satunya berimbas kepada bentuk pengambilan sikap oleh masyarakat bahkan oleh organisasi masyarakat sekalipun. Hal ini terjadi karena tidak transparansinya pembahasaan RUU omnibuslaw oleh DPR bersama Presiden. Ditambah lagi konsisi krisis kesehatan yang melanda saat ini mengakibatkan berkurangnya efektifitas pengawasan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat memerlukan effort lebih untuk sekedar tau mengenai materi omnibuslaw yang sedang dibahas.

Pada saat diskusi ini berlangsung, hanya organisaasi Muhammadiyahlah yang tegas menolak omnibuslaw dan belum ada organisasi masyarakat lain yang terang-terangan menolak omnibuslaw. Penolakan ini tentu didasari pertimbangan akademis melalui serangkaian kajian yang mendalam terutama terkait dengan isu strategis persyarikatan.

Nah sekarang, bagaimana sikap kita selaku kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Tulis dikomentar!

* Notula Diskusi Batas Suci #5 Oleh Muchlas Hamidi (Praktisi Hukum)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top